Daftar Nama Kelompok :
•
M. Husnul
Aziz 25213969
•
M. Yusuf
F.I 26213188
•
Nungky R.A 26213576
•
Regiawan
Sobardo
27213362
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Sudah hampir 69 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi
kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Masih terdapat masalah
ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per
kapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di
Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari
masa orde lama hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat
mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil
pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat
memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada. Sistem
perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Pemerintahan pada masa Orde Lama,
Orde Baru, dan Reformasi.
Tujuan Penulisan
Tujuan
dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca
tentang sejarah perkembangan perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama-Orde
Baru-Reformasi hingga sistem perekonomian yang pernah dianut Indonesia
Tujuan lain dari penulisan ini juga untuk memenuhi tugas kelompok berupa tulisan mata kuliah Perekonomian Indonesia
yang adaptif terhadap softskill.
Rumusan Masalah
a. Bagaimana sejarah perekonomian Indonesia?
b. Kendala perekonomian apa yang pernah ataupun sedang
dialami?
c. Sistem perekonomian apakah yang pernah dianut bangsa
Indonesia?
d. Kebijakan seperti apakah yang pernah diberlakukan?
ISI
Perekonomian Indonesia masa orde lama (1945-1966)
Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia
mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang
bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti
impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar
negri.
Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.
Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.
Masa orde lama dimulai dari
tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka. Pada saat itu,keadaan ekonomi Indonesia
mengalami stagflasi (artinya stagnasi produksi atau kegiatan produksi terhenti pada
tingkat inflasi yang tinggi). Indonesia pernah mengalami sistem
politik yang demokratis yakni pada periode 1949 sampai 1956. Pada tahun
tersebut, terjadi konflik politik yang berkepanjangan dimana rata-rata umur kabinet hanya
dua tahun sehingga pemerintah yang berkuasa tidak fokus memikirkan masalah-masalah
sosial dan ekonomi yangterjadi pada saat itu. Selama periode 1950an struktur
ekonomi Indonesia masih peninggalan jaman kolonial, struktur ini disebut dual
society dimana struktur dualisme menerapkandiskriminasi
dalam setiap kebijakannya baik yang langsung maupun tidak langsung.Keadaan ekonomi Indonesia menjadi bertambah buruk
dibandingkan pada masa penjajahanBelanda.
Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke
proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana
Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana
pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek
besar tersebut. Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan
perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun
ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti
adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli. Perekonomian
Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya
pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan
pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya
konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi)
untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Perekonomian
juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu
Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan
negara-negara komunis.
a. Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada
masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain
disebabkan oleh :
1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu,
untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di
wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia
Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI
(Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan
sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru,
yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan
teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat
harga.
2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak
bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3. Kas Negara kosong
4. Eksploitasi besar-besaran di masa
penjajahan
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain
:
1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan
oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus blockade dengan diplomasi
beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan
Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa
padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada
Indonesia),mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus
blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan
tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi
masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi
makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4. .Pembentukan Planning Board (Badan
Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
5. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha
swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan
swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab
Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Permasalah
ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
1. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya
menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa
bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu
dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan
kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi
dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat
pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha
non-pribumi. Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan suatu
perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
2 Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral
dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman)
3 Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang
diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara
pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan
memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan
kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan
dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya
dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. (Kabinet ini
sangat melindungi importer pribumi, sangat berkeinginan mengubah perekonomian
dari struktur colonial menjadi nasional)
4 Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja
Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha
Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum
bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.(Kabinet Burnahudin)
c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan
sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam
sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang
diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia, antara lain :
1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959
menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp
50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang
melebihi 25.000 dibekukan.
2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai
tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya
justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada
1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965
menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru
mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang
rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah
untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Perekonomian Indonesia masa orde baru (1966-1998)
Inflasi pada tahun 1966 mencapai 650%,dan defisit APBN
lebih besar daripada seluruh jumlah penerimaannya. Neraca pembayaran dengan
luar negeri mengalami defisit yang besar, nilai tukar rupiah tidak stabil”
(Gilarso, 1986:221) merupakan gambaran singkat betapa hancurnya perekonomian
kala itu yang harus dibangun lagi oleh masa orde baru atau juga bisa dikatakan
sebagai titik balik. Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya
perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi
ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan
menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai
ayng berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya
IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan
pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut
penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA:
A. REPELITA
I (1967-1974)
Mulai berlaku sejak tanggal 1april 1969. Tujuan yang ingin
dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan
adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk
menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
B. REPALITA
II (1974-1979)
Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per
tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk
memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri
yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
C. REPALITA
III (1979-1984)
Prioritas tetaap pada pembangunan ekonomi yang
dititikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada pangan, serta
peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
D. REPALITA
IV (1984-1989)
Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan
usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian
pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja.
Priorotasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri
sendiri.
Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.
Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.
Kelebihan Pada Masa Orde Baru:
·
perkembangan GDP
per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah
mencapai lebih dari AS$1.000.
·
sukses
transmigrasi.
·
sukses KB.
·
sukses memerangi
buta huruf.
·
sukses
swasembada pangan.
·
pengangguran
minimum.
·
sukses REPELITA
(Rencana Pembangunan Lima Tahun).
·
sukses Gerakan
Wajib Belajar.
·
sukses Gerakan
Nasional Orang-Tua Asuh.
·
sukses keamanan
dalam negeri.
·
Investor asing
mau menanamkan modal di Indonesia.
·
sukses
menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
Kekurangan Orde Baru
·
semaraknya
korupsi, kolusi, nepotisme.
·
pembangunan
Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat
dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot
ke pusat.
·
munculnya rasa
ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di
Aceh dan Papua.
·
kecemburuan
antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah
yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
·
bertambahnya
kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si
miskin).
·
kritik dibungkam
dan oposisi diharamkan.
·
kebebasan pers
sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.
·
penggunaan
kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program
"Penembakan Misterius" (petrus).
·
tidak ada
rencana suksesi.
PEMERINTAHAN REFORMASI
Pemerintahan reformasi diawali pada tahun 1998.
Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut presiden
Soeharto untuk turun dari jabatannya dikarenakan pemerintahan Bapak Soerhato
dianggap telah banyak merugikan Negara dan banyak yang melakukan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi pembangunan
ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang dampaknya
sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang
semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai
Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Artinya,
nilai Rp. 1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US$ namun setelah
tahun 1998 menjadi hanya 100 US$. Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo saat
itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya
karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar
Amerika.
Ditambah lagi dengan hutang swasta yang
kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman
dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak
menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta). Pemerintahan reformasi dari tahun 1998 sampai
sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain yaitu
1. Bapak B.J Habibie (21
Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Pada saat pemerintahan presdiden B.J
Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang
cukup berarti di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk
menstabilkan keadaan politik di Indonesia. Presiden B.J Habibie jatuh dari
pemerintahannya karena melepaskan wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia
melalui jejak pendapat
2. Bapak Abdurrahman
Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman
wahid pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia
dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena
pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama.
3. Ibu Megawati (23
Juli 2001-20 Oktober 2004)
Masa kepemimpinan Megawati mengalami
masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi
dan penegakan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai
persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a.
Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
b.
Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu
berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan
ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke
perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual
beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang
Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah
hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
4. Bapak Susilo Bambang
Yudhoyono (20 Oktober 2004-sekarang)
Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial
yaitu
a.
mengurangi
subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini
dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung kesejahteraan masyarakat.
b.
Kebijakan
kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial.
c.
Mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah
satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November
2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah.
Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini
mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan
bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
d.
Lembaga
kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada
pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal
jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard
Law. Artinya SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN
sehingga banyak terjadi money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan
banyak yang mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara
besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.
e.
Program
konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan
bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.
f.
Kebijakan
impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga
gabah menjadi anjlok atau turun drastis
Penutup
Kesimpulan
Perekonomian Indonesia sejak pemerintahan masa orde
lama hingga masa reformasi masih mengalami banyak masalah, Perekonomian
Indonesia masih jatuh bangun. Hal itu dapat dilihat dari :
1)
Tingkat
kemiskinan yang masih tinggi
2)
Angka
pengangguran yang terus meningkat
3)
Nilai
tukar yang masih rendah
4)
Tingginya
angka pertumbuhan penduduk
5)
Kurangnya
lapangan pekerjaan
Daftar Pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar